Vietnam Susun Mesin Propaganda AI Saat Ruang Digital Makin Diawasi

Vietnam sedang menyiapkan fase baru dalam pengelolaan ruang digitalnya. Bukan lagi sekadar menyensor atau mengarahkan media arus utama, melainkan membangun mesin distribusi narasi yang lebih lincah, lebih visual, dan lebih dekat ke logika platform. Dokumen internal yang ditinjau Reuters menunjukkan Partai Komunis Vietnam ingin merekrut influencer media sosial dan ahli kecerdasan buatan untuk memperkuat penyebaran konten yang sejalan dengan garis resmi negara.

Rancangannya tidak kecil. Otoritas Vietnam disebut mempertimbangkan pembentukan jaringan sedikitnya 1.000 influencer dan 5.000 ahli AI pada 2030. Targetnya juga konkret. Pada akhir dekade ini, pemerintah ingin sedikitnya 80 persen informasi berbahasa Vietnam di ruang online bernada positif, sambil memastikan 90 persen konten yang dianggap melanggar pedoman partai bisa dihapus dalam waktu 24 jam. Ambisinya terdengar seperti perpaduan antara operasi komunikasi, moderasi platform, dan rekayasa opini publik dalam satu kerangka kebijakan.

Propaganda yang makin mirip produk digital

Yang menarik bukan hanya skalanya, tetapi perubahan gayanya. Draf strategi itu menyebut podcast, video pendek, dan konten yang disesuaikan untuk kelompok sasaran sebagai alat penting untuk menjangkau generasi muda dan audiens yang kini lebih akrab dengan format visual ketimbang pesan ideologis yang kaku. AI lokal juga akan dipakai untuk membantu mengarahkan diskusi sosial dan mempercepat penertiban konten. Dalam bahasa politik lama, ini tetap propaganda. Dalam bahasa platform, ini adalah optimasi distribusi narasi.

Perubahan itu cukup logis jika melihat lanskap digital Vietnam. Negara ini merupakan salah satu pasar terbesar Facebook, dan menurut DataReportal, pada Oktober lalu Vietnam memiliki 79 juta identitas pengguna media sosial aktif, hampir 80 persen dari total populasi. Dalam ekosistem sebesar itu, pengaruh tidak lagi cukup dibangun lewat saluran resmi negara. Narasi perlu dibentuk di tempat perhatian publik benar benar berlangsung, yaitu feed, video pendek, kanal komunitas, dan format yang bisa menyusup ke kebiasaan digital sehari hari.

Naiknya To Lam dan menguatnya aparat keamanan

Strategi ini juga tidak lahir di ruang hampa. Ia datang ketika aparat keamanan Vietnam memperoleh posisi yang semakin kuat di bawah To Lam, pemimpin partai sekaligus presiden yang sebelumnya memimpin kementerian keamanan publik. Di bawah konfigurasi politik seperti ini, pengelolaan opini publik tidak hanya menjadi urusan komunikasi negara, tetapi juga bagian dari stabilitas rezim. Karena itu, target untuk menciptakan semacam daya tahan ideologis terhadap informasi yang dianggap berbahaya mencerminkan pandangan bahwa ruang digital bukan sekadar arena diskusi, melainkan wilayah yang harus diamankan.

Vietnam selama ini memang dikenal ketat mengendalikan perdebatan publik. Liputan media diarahkan, platform sosial diawasi, dan suara yang dianggap menyimpang dapat berujung pada denda atau penahanan. Namun langkah baru ini menunjukkan satu pergeseran penting. Negara tidak hanya ingin menghapus narasi yang mengganggu. Negara juga ingin memproduksi narasi tandingan dalam volume besar, dengan teknik yang lebih canggih, dan melalui wajah wajah yang terasa akrab bagi publik.

Influencer masuk ke orbit negara

Bagian paling sensitif dari strategi ini adalah penggunaan influencer. Reuters melaporkan sebagian figur digital sudah sempat didekati. Ada yang memilih menolak demi menjaga independensi, tetapi pola rekrutmennya memberi sinyal jelas bahwa negara memahami satu hal sederhana. Kepercayaan di internet tidak selalu datang dari institusi. Sering kali ia datang dari figur yang terlihat personal, santai, dan dekat dengan keseharian audiens. Ketika figur semacam ini digerakkan untuk menyebarkan materi yang telah disetujui, batas antara komunikasi organik dan komunikasi terkelola menjadi makin tipis.

Insentifnya pun menarik. Bukan semata pembayaran langsung, melainkan akses, perjalanan bersponsor, dan kedekatan dengan lingkar resmi. Model seperti ini jauh lebih halus daripada propaganda tradisional. Ia tidak selalu tampil sebagai perintah. Kadang ia datang sebagai kolaborasi, undangan, atau kesempatan eksklusif. Justru karena bentuknya lunak, dampaknya bisa lebih sulit dikenali oleh audiens luas.

AI membuat kontrol lebih murah dan lebih cepat

Masuknya AI mengubah permainan. Dengan bantuan otomasi, negara tidak harus mengandalkan sensor manual dalam skala besar untuk melacak dan menertibkan percakapan. Sistem dapat dipakai untuk memetakan tema, mengidentifikasi lonjakan sentimen, memprioritaskan penghapusan, dan mendorong konten tandingan yang lebih efektif. Bagi pemerintah satu partai, AI bukan hanya alat efisiensi birokrasi. Ia juga bisa menjadi alat efisiensi kekuasaan.

Ini penting karena problem utama propaganda modern bukan lagi sekadar memproduksi pesan, melainkan mengalahkan kecepatan internet. Rumor, satire, kritik, dan spekulasi bergerak dalam hitungan menit. Jika aparat ingin menang, mereka harus menyesuaikan diri dengan ritme platform. Di titik inilah AI memberi keunggulan. Ia memungkinkan negara bertindak dengan skala industri pada ruang yang sebelumnya terlalu cair untuk dikendalikan sepenuhnya.

Masalahnya justru muncul saat propaganda mencoba terlalu kreatif

Namun strategi semacam ini tidak bebas risiko. Semakin negara mendorong kreativitas digital, semakin besar kemungkinan lahir konten yang justru terasa berlebihan dan kontraproduktif. Reuters mencontohkan lagu berjudul My Uncle yang dirilis pada April untuk memuji To Lam dan menyamakan posisinya dengan simbol pendiri Vietnam modern Ho Chi Minh. Lagu itu memicu kegelisahan di internal partai, dan media negara kemudian diminta tidak meliput produk budaya yang dianggap salah arah. Itu menunjukkan satu paradoks lama. Negara ingin propaganda terasa modern dan populer, tetapi tetap takut kehilangan kendali atas nada dan simbolnya.

Paradoks ini kemungkinan akan terus muncul. Logika platform menghargai spontanitas, humor, kedekatan, dan keaslian. Logika negara satu partai menghargai disiplin, keseragaman, dan kontrol. Ketika keduanya disatukan, hasilnya bisa efektif untuk sebagian audiens, tetapi juga rawan tergelincir menjadi kampanye yang terasa terlalu dipoles atau terlalu patuh untuk dipercaya.

Pelajaran yang lebih besar untuk kawasan

Kasus Vietnam menunjukkan bahwa masa depan kontrol politik di Asia tidak hanya bergantung pada pelarangan, pemblokiran, atau penangkapan. Ia semakin bergantung pada kemampuan negara untuk bertarung di medan distribusi digital dengan alat yang sama yang dipakai industri platform. Influencer, video pendek, AI, segmentasi audiens, dan optimasi percakapan bukan lagi milik pemasaran komersial. Semua itu kini juga menjadi bagian dari perangkat kekuasaan.

Bagi kawasan, pesan geopolitiknya jelas. Persaingan pengaruh tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam ruang informasi domestik masing masing negara. Dan semakin murah alat AI, semakin rendah pula biaya untuk membangun sistem propaganda yang tampak modern, personal, dan selalu hadir di layar ponsel. Internet dulu dijual sebagai ruang pembebasan. Dalam praktik terbaru Vietnam, ia justru sedang dibentuk ulang menjadi ruang disiplin yang lebih halus, lebih cerdas, dan jauh lebih sulit dibedakan dari kehidupan digital biasa.