GPIPS Nasional resmi diluncurkan di Sidoarjo pada 13 Mei saat Bank Indonesia dan pemerintah memilih memperlakukan inflasi pangan sebagai urusan produksi sekaligus distribusi. Program ini menggantikan kerangka lama GNPIP dengan mandat lebih lebar, dari menjaga harga sampai menopang ketahanan pangan, energi, dan finansial.
Langkah itu datang ketika inflasi IHK April 2026 berada di 2,42 persen year on year dan inflasi volatile food 3,37 persen, masih dalam kisaran sasaran. Namun ruang napas itu jelas tak mau dibiarkan berubah jadi euforia. Rapat TPIP dan TPID di Jawa menyiapkan paket jangka pendek untuk sarana pertanian, regenerasi petani, pembiayaan usaha tani, offtaker, dan distribusi pangan.
Di horizon yang lebih panjang, fokusnya bergeser ke irigasi, pompanisasi, inovasi, korporatisasi, dan neraca pangan. Artinya, agenda ini menyasar akar persoalan yang selama ini membuat harga mudah melonjak setiap kali cuaca buruk, logistik tersendat, atau pasokan daerah timpang.
Bila eksekusinya rapi, GPIPS Nasional bisa menjadi rem inflasi yang bekerja sebelum harga keburu gaduh di pasar. Dalam ekonomi yang sering panik pada gejala, pendekatan semacam ini justru terasa paling waras untuk diikuti lewat Insimen.
Eksplorasi konten lain dari Insimen
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
