Latvia mendadak mengganti menteri pertahanannya setelah dua drone Ukraina yang masuk dari arah Rusia menghantam fasilitas penyimpanan minyak pekan lalu. Insiden itu bukan sekadar salah arah di langit Baltik. Ia langsung berubah menjadi krisis politik yang menampar klaim kesiapan pertahanan udara negara anggota NATO tersebut.
Perdana Menteri Evika Silina pada Minggu, 10 Mei 2026, menuntut pengunduran diri Andris Spruds karena sistem antidrone dinilai tidak dikerahkan cukup cepat. Silina kemudian menunjuk kolonel Angkatan Darat Latvia, Raivis Melnis, sebagai menteri pertahanan baru. Beberapa hari sebelumnya, Latvia dan Lithuania juga sudah mendesak NATO memperkuat pertahanan udara di kawasan mereka setelah dua drone melintasi perbatasan Rusia dan salah satunya meledak di fasilitas minyak di Latvia.
Dari Kyiv, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengakui drone itu milik Ukraina. Ia menyebut perangkat tersebut masuk ke wilayah Latvia akibat “perang elektronik Rusia yang sengaja membelokkan drone Ukraina dari targetnya di Rusia.” Ukraina juga mengatakan sedang mempertimbangkan pengiriman tim ahli untuk membantu memperkuat keamanan udara di negara negara Baltik, sebuah sinyal bahwa insiden ini tidak lagi bisa dibaca sebagai gangguan teknis biasa.
Bagi NATO, persoalannya kini lebih besar dari dua drone dan beberapa tangki kosong yang rusak. Insiden ini membuka pertanyaan lama tentang seberapa siap sayap timur aliansi menghadapi limpahan perang yang bergerak makin liar. Di wilayah yang hidup berdampingan dengan garis depan Rusia, langit yang bocor jelas bukan kabar yang bisa dianggap angin lalu, dan di situlah Insimen melihat alarm strategis mulai berbunyi lebih keras.
Eksplorasi konten lain dari Insimen
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
