UMP 2026 sudah ditetapkan di 36 dari 38 provinsi. Dua yang masih kosong di papan tulis adalah Aceh dan Papua Pegunungan. Situasi ini langsung menyentuh meja negosiasi gaji, angka payroll 2026, sampai revisi kontrak kerja yang biasanya dikebut di minggu pertama Januari.
Kementerian Ketenagakerjaan memberi tenggat penetapan sampai 24 Desember 2025, tetapi dua provinsi itu belum juga mengumumkan angka final. Untuk Aceh, Kemnaker mengisyaratkan skenario paling sederhana. Angkanya bisa tetap memakai UMP 2025 karena faktor pemulihan pascabencana. Papua Pegunungan masih dalam pembahasan dan disebut ditunggu sampai akhir Desember 2025.
“Batas waktunya tanggal 24 Desember 2025,” kata Menaker Yassierli. Rumus yang dipakai juga kembali jadi bahan debat rutin akhir tahun, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9.
Buat HR, kuncinya ada pada manajemen risiko. Untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, UMP adalah patokan minimum yang tidak bisa ditawar. Untuk masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan seharusnya bergerak dengan struktur dan skala upah, bukan sekadar ikut angka UMP di spanduk. Artinya, budget 2026 idealnya disiapkan dengan skenario sementara untuk Aceh dan Papua Pegunungan, plus klausul penyesuaian jika keputusan gubernur keluar mendadak.
