DJP Jelaskan Pajak Game Usai Polemik Biaya Pengembangan

Pajak Game kembali menjadi perbincangan setelah pelaku industri game lokal mengangkat pengalaman administratif saat berhadapan dengan proses pemeriksaan pajak. Isu ini bergerak cepat di media sosial, lalu memaksa otoritas pajak menjelaskan prinsip umum yang dipakai dalam menilai biaya pengembangan.

Perdebatan ini tidak berhenti pada soal angka. Perdebatan ini menyentuh area sensitif, yaitu cara negara membaca investasi kreatif, cara perusahaan mencatat biaya, dan cara fiskus menilai manfaat ekonominya. Di titik itu, Pajak Game tidak lagi terasa sebagai isu teknis, karena banyak pelaku melihatnya sebagai cermin kepastian aturan bagi industri yang sedang tumbuh.

Polemik Restitusi Membuka Debat Pajak Game

Pembahasan Pajak Game bermula dari cerita yang disampaikan Kris Antoni, CEO Toge Productions, terkait rencana restitusi atas kelebihan bayar pajak. Ia mengaku ingin mengembalikan hak perusahaan, namun prosesnya berubah menjadi diskusi panjang soal perlakuan biaya pengembangan.

Situasi itu segera memicu percakapan yang lebih luas. Banyak pelaku industri kreatif menilai bahwa proses pemeriksaan kerap menghadirkan tafsir yang terasa berbeda antara perusahaan dan fiskus, terutama ketika biaya pengembangan dianggap memiliki manfaat lebih dari satu tahun.

Kronologi Sengketa Administrasi Pajak Game

Perusahaan mengajukan rencana restitusi atas kelebihan bayar pajak yang sudah dilaporkan. Tim pemeriksa kemudian menjalankan proses pemeriksaan, lalu kantor pajak menyampaikan adanya potensi kekurangan bayar setelah penilaian ulang.

Fiskus menilai biaya pengembangan game perlu diamortisasi karena biaya itu dianggap membentuk aset tak berwujud. Fiskus juga menilai biaya gaji karyawan selama masa pengembangan perlu masuk skema amortisasi, karena proses pengembangan dianggap menciptakan nilai ekonomi di masa depan.

Pihak perusahaan menyampaikan penolakan atas cara baca tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan kapitalisasi biaya, atau perusahaan menilai biaya itu tidak memenuhi syarat kapitalisasi, sehingga perusahaan menganggap pembebanan langsung sebagai biaya berjalan lebih relevan.

Perbedaan pandangan itu lalu berubah menjadi bahan diskusi publik. Di ruang publik, Pajak Game terlihat seperti tarik menarik antara kebutuhan kepastian administrasi dan realitas produksi kreatif yang sering berubah seiring proyek.

Mengapa Tafsir Biaya Jadi Titik Paling Panas

Biaya pengembangan game biasanya tidak seragam. Tim bisa membangun prototipe, melakukan iterasi desain, menguji pasar, lalu membatalkan fitur, dan semua proses itu memakan waktu serta tenaga yang tidak selalu berujung menjadi aset yang “jadi”.

Ketika fiskus menilai manfaat ekonominya melampaui satu tahun, fiskus cenderung mendorong amortisasi. Namun ketika perusahaan menilai proyeknya masih bersifat eksperimen, perusahaan cenderung menilai biaya tersebut sebagai biaya operasional yang wajar dibebankan pada tahun berjalan.

Perbedaan inilah yang membuat Pajak Game menjadi topik yang mudah meledak. Pelaku industri mencari pola yang konsisten, karena ketidakpastian pencatatan biaya bisa memengaruhi arus kas, perencanaan investasi, dan keputusan merekrut talenta.

DJP Menjaga Kerahasiaan Namun Menjawab Prinsip Umum

DJP merespons isu yang berkembang melalui pernyataan publik di akun X @kring_pajak pada 26 Februari 2026. DJP menyatakan bahwa DJP memahami perhatian publik, terutama dari pelaku industri game dan sektor ekonomi kreatif yang sedang berkembang.

Namun DJP menegaskan adanya batasan yang tidak bisa dilanggar. DJP menempatkan kerahasiaan data wajib pajak sebagai kewajiban hukum, sehingga DJP tidak bisa membahas kondisi wajib pajak tertentu meski kasusnya sedang ramai.

DJP Jelaskan Batas Pembahasan Kasus Pajak Game

DJP menegaskan bahwa DJP terikat undang undang untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak. DJP juga menyatakan bahwa DJP tidak dapat mengomentari kondisi wajib pajak tertentu, karena komentar semacam itu dapat membuka informasi yang seharusnya terlindungi.

DJP kemudian mengarahkan perhatian publik pada prinsip umum. DJP menyampaikan bahwa tindakan dan keputusan pemeriksaan tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembahasan yang bisa dilakukan hanya sebatas kerangka aturan.

Posisi ini penting dalam konteks Pajak Game. Ketika publik meminta penjelasan detail, DJP memilih menjelaskan cara pikir umum, bukan membedah satu kasus spesifik. DJP mendorong publik memahami proses, bukan memperdebatkan identitas dan angka.

Prinsip Perlakuan Biaya Menurut DJP

DJP menjelaskan bahwa penentuan perlakuan pajak atas suatu biaya bergantung pada karakteristik biaya dan masa manfaat ekonominya. DJP menempatkan pengujian manfaat sebagai kunci, karena manfaat yang melampaui satu tahun biasanya tidak dibebankan sekaligus.

DJP juga menjelaskan bahwa ketentuan pengakuan biaya mengikuti regulasi perpajakan. Dengan kata lain, DJP menilai biaya bukan hanya dari jenis transaksinya, tetapi juga dari bagaimana biaya itu membentuk manfaat bagi kegiatan usaha.

Dalam perdebatan Pajak Game, kerangka ini berarti fiskus akan menilai apakah pengeluaran menciptakan nilai jangka panjang. Jika fiskus melihat nilai itu seperti aset, fiskus cenderung mendorong amortisasi. Jika fiskus melihat nilai itu habis dalam tahun berjalan, fiskus cenderung menerima pembebanan langsung.

Biaya Pengembangan Pajak Game, Dari Aset Tak Berwujud Sampai Software

DJP memperinci kerangka umum pembebanan biaya ketika manfaatnya melampaui satu tahun. DJP menyebut dua jalur besar, yaitu penyusutan untuk harta berwujud dan amortisasi untuk harta tak berwujud.

Penjelasan ini menjadi kunci karena banyak proyek game lahir dari aset tak berwujud. Aset itu bisa berupa perangkat lunak, modul, engine yang dikustomisasi, atau sistem yang mendukung monetisasi. Di sisi lain, tidak semua software masuk kategori yang sama.

Skema Amortisasi Dalam Pajak Game

DJP menjelaskan bahwa pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dibebankan sekaligus. DJP menyatakan bahwa perusahaan melakukan pembebanan melalui amortisasi atau penyusutan sesuai klasifikasi asetnya.

DJP menjelaskan dua metode amortisasi atau penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. DJP juga menjelaskan pembagian masa manfaat dalam kelompok 1 sampai 4, yaitu 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun.

DJP menambahkan ruang bagi kondisi tertentu. Jika masa manfaat sebenarnya melebihi 20 tahun, wajib pajak dapat menggunakan masa manfaat sesuai pembukuan, asalkan wajib pajak menerapkan asas yang konsisten. Penjelasan ini memberi gambaran bahwa Pajak Game tidak berdiri sendiri, karena DJP menaruhnya pada kerangka umum aset.

Perlakuan Software, Bagian Paling Sering Diperdebatkan

DJP memberi catatan khusus untuk perangkat lunak. DJP menyampaikan bahwa program aplikasi khusus yang dipakai untuk kegiatan usaha dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun termasuk objek amortisasi, dan DJP mengelompokkannya ke Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun.

DJP juga membedakan program aplikasi umum. DJP menyampaikan bahwa program aplikasi umum dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya operasional pada tahun berjalan, sehingga tidak otomatis masuk amortisasi hanya karena bentuknya software.

DJP memberi skenario tambahan ketika aplikasi umum menjadi bagian dari harga perangkat keras. Dalam kondisi itu, DJP menyatakan bahwa pembebanan mengikuti penyusutan perangkat keras. Di titik ini, Pajak Game bertemu isu yang lebih luas, yaitu bagaimana perusahaan mengemas software dalam struktur biaya, kontrak, dan pembukuan.

Komitmen Pemerintah Untuk Industri Game Dan Ekonomi Kreatif

DJP menutup penjelasan dengan pesan yang lebih strategis. DJP menyatakan bahwa pemerintah menghargai peran industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia.

DJP juga menyatakan komitmen untuk menghadirkan layanan perpajakan yang mendukung pertumbuhan usaha. DJP menyebut pendampingan bagi wajib pajak dan kepastian hukum sebagai bagian dari arah kerja yang ingin dijaga.

Dukungan Layanan Dan Pendampingan Pelaku Usaha

DJP menyampaikan bahwa DJP akan memberi layanan yang mendukung pertumbuhan usaha. DJP juga menyampaikan bahwa DJP siap memberi pendampingan kepada wajib pajak agar wajib pajak memahami mekanisme administrasi yang benar.

Pendampingan menjadi elemen penting karena banyak studio game beroperasi dengan struktur tim yang ramping. Banyak studio juga berkembang dari proyek kreatif menjadi entitas bisnis yang lebih kompleks, sehingga kebutuhan kepatuhan sering datang lebih cepat daripada kesiapan administratif.

Dalam konteks Pajak Game, pendampingan bisa menurunkan risiko salah tafsir. Pendampingan juga bisa membantu studio menyusun dokumentasi biaya, menyusun klasifikasi aset, dan menyiapkan argumen ketika pemeriksaan berjalan.

Kepastian Hukum Dan Ruang Klarifikasi Pajak Game

DJP menegaskan bahwa DJP menjalankan setiap proses berdasarkan regulasi. DJP juga menekankan sikap profesional dan objektif, serta membuka ruang klarifikasi sesuai mekanisme yang tersedia.

Pesan ini mengarah pada dua hal. Pesan ini menegaskan bahwa fiskus bekerja dengan standar yang sama untuk semua sektor, sekaligus mengingatkan bahwa wajib pajak memiliki jalur formal untuk menjelaskan fakta dan karakteristik biayanya.

Perdebatan Pajak Game akhirnya kembali pada satu kebutuhan dasar, yaitu kepastian. Industri membutuhkan kepastian agar investasi kreatif tetap bergerak, sementara negara membutuhkan kepastian agar kepatuhan berjalan. Publik kini menunggu apakah dialog teknis ini bisa berubah menjadi praktik yang lebih konsisten di lapangan.

Pada akhirnya, isu Pajak Game memperlihatkan betapa cepat isu administratif bisa berubah menjadi debat nasional ketika menyentuh industri kreatif. Pembaca dapat melanjutkan membaca artikel terkait lainnya di Insimen untuk memahami dampak kebijakan pajak pada sektor yang berbeda.