Menkeu Purbaya Tegaskan Sinergi BI dan Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan konferensi pers untuk menjelaskan kondisi ekonomi nasional dan arah kebijakan fiskal. Ia menekankan sinergi dengan Bank Indonesia, meluruskan isu bunga deposito dolar, serta menguraikan strategi penerimaan negara pada APBN 2026. Purbaya juga memaparkan peran baru dalam mempercepat pembangunan nasional.

Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Purbaya menegaskan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi fondasi penting menjaga stabilitas ekonomi. Ia menolak anggapan bahwa kebijakan fiskal dan moneter kerap bertolak belakang.

Menurutnya, keduanya saling melengkapi. Kemenkeu mengatur ruang fiskal, sementara BI mengawal stabilitas moneter. Dengan begitu, keduanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan Pro-Market

Purbaya menyebut dirinya pro-market. Ia mendorong bunga rendah dengan mekanisme pasar, bukan instruksi langsung. Pemerintah menambah likuiditas agar biaya modal turun dan investasi bergerak lebih cepat.

Stabilitas Ekonomi

Selain itu, sinergi KSSK diarahkan untuk meredam risiko eksternal, termasuk gejolak kurs dan arus modal global. Dengan langkah ini, pasar diharapkan lebih percaya diri pada arah kebijakan pemerintah.

Klarifikasi Isu Bunga Dolar dan Rupiah

Purbaya meluruskan isu bunga deposito dolar 4 persen yang sempat memicu kekhawatiran. Ia memastikan tidak pernah mengeluarkan instruksi resmi kepada bank untuk menaikkan bunga.

Menurut penjelasannya, ide tersebut hanya berupa wacana insentif agar dana valas masuk ke Indonesia. Namun, analisis risiko belum selesai. Bank-bank Himbara dinilai bertindak terlalu cepat karena belum ada koordinasi resmi dengan pemerintah maupun KSSK.

Dampak pada Konsumsi dan Kredit

Pemerintah menargetkan bunga rendah agar masyarakat lebih berani membelanjakan uangnya. Pelaku usaha juga lebih mudah mengakses kredit dengan biaya modal yang turun. Karena itu, aktivitas ekonomi diharapkan meningkat.

Prospek Nilai Tukar Rupiah

Purbaya optimistis tekanan terhadap rupiah segera mereda. Ia memperkirakan kurs kembali stabil pekan depan dengan dukungan kebijakan Bank Indonesia.

Strategi Penerimaan Negara APBN 2026

Kemenkeu menargetkan tambahan penerimaan Rp5,9 triliun pada APBN 2026. Fokus utama diarahkan ke penegakan hukum bea cukai, optimalisasi pajak, dan restrukturisasi industri hasil tembakau.

Penindakan Rokok Ilegal

Kemenkeu memperketat operasi rokok ilegal secara agresif. Hingga September 2025, aparat mencatat lebih dari 12 ribu kali penindakan dengan barang bukti 745,49 juta batang. Dua hari terakhir, petugas menyita 1,1 juta batang di Semarang dan 880 ribu batang di Bekasi, dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp1,8 miliar.

Kebijakan Cukai Rokok

Setelah diskusi dengan GAPRI, pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Sebaliknya, pemerintah memperkuat Kawasan Industri Hasil Tembakau untuk menarik produsen ilegal masuk sistem resmi. Dengan cara ini, UMKM tetap bisa hidup sekaligus menyumbang penerimaan negara.

Penagihan Pajak dan Piutang

Purbaya mengungkapkan bahwa sebagian besar penunggak pajak besar berasal dari korporasi. Hingga September, 84 wajib pajak sudah membayar atau mengangsur Rp5,1 triliun. Penagihan akan terus dikejar sampai akhir tahun.

Peran Baru Menkeu dalam Percepatan Pembangunan

Selain mengelola fiskal, Purbaya kini menjabat Wakil Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Nasional. Ia memimpin koordinasi lintas 26 kementerian untuk memangkas birokrasi yang kerap menghambat investasi.

Forum Pengaduan Swasta

Pemerintah akan membuka forum pengaduan bagi pengusaha. Forum ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan sehingga proyek strategis berjalan lebih lancar.

Dampak Fiskal Counter-Cyclical

Purbaya menekankan komitmen fiskal counter-cyclical. Pemerintah akan menurunkan utang saat ekonomi menguat, lalu menambah stimulus ketika pertumbuhan melambat. Jika pertumbuhan naik ke 6 persen, negara berpeluang menambah penerimaan Rp350 triliun dari peningkatan PDB dan rasio pajak.

Konferensi pers Purbaya menegaskan arah kebijakan ekonomi yang lebih sinkron dan pro-market. Sinergi dengan Bank Indonesia, klarifikasi isu bunga dolar, serta strategi penerimaan negara menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas. Dengan langkah ini, publik diharapkan semakin percaya pada prospek ekonomi nasional. Untuk berita ekonomi terkini lainnya, pembaca dapat melanjutkan membaca artikel terkait di Insimen.