DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 dengan nilai belanja Rp 3.842,7 triliun. Keputusan ini diambil dalam sidang paripurna yang digelar di Jakarta pada 23 September 2025 setelah melewati pembahasan panjang antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Dengan persetujuan ini, pemerintah mendapatkan dasar hukum untuk menjalankan kebijakan fiskal tahun depan.

Besaran APBN 2026 mencakup pendapatan negara sebesar Rp 3.153,6 triliun dan defisit 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka defisit tersebut masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditentukan undang-undang. Target pertumbuhan ekonomi dipatok pada level 5,4 persen, lebih tinggi dibanding proyeksi 2025 yang berada di kisaran 5,2 persen.

Pemerintah menyampaikan bahwa APBN 2026 dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa belanja negara diarahkan untuk tiga prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Fokus Alokasi Anggaran

Pendidikan menjadi salah satu penerima anggaran terbesar dengan alokasi Rp 757,8 triliun. Dana ini mencakup berbagai program beasiswa, peningkatan kualitas guru dan dosen, hingga pembangunan sarana pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap alokasi tersebut mampu meningkatkan daya saing generasi muda di tengah kompetisi global.

Program Makan Bergizi Gratis juga mendapatkan perhatian besar dengan anggaran Rp 335 triliun. Program ini menargetkan lebih dari 82 juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah dasar hingga ibu hamil. Menteri Keuangan menyebut program tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Sektor pertahanan tidak luput dari kenaikan anggaran. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 335 triliun untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan dan peningkatan kapasitas personel TNI. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat posisi Indonesia di kancah geopolitik Asia Pasifik.

Asumsi Makro dan Risiko Fiskal

Postur APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi makro tertentu, di antaranya inflasi 2,5 persen, kurs rupiah Rp 16.500 per dolar Amerika, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar per barel. Pemerintah juga mematok target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.

Namun, sejumlah ekonom menilai asumsi tersebut memiliki tantangan. Tekanan global terhadap harga energi dan potensi gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi stabilitas APBN. Defisit sebesar Rp 689,1 triliun tetap memerlukan pembiayaan yang sehat, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara.

Dari sisi pasar, investor menilai APBN 2026 cukup realistis, tetapi pemerintah perlu menjaga konsistensi agar defisit tidak melebar di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Kekuatan fiskal Indonesia masih bergantung pada penerimaan pajak yang harus ditingkatkan melalui ekstensifikasi dan perbaikan kepatuhan.

Dampak bagi Dunia Usaha

Kalangan pelaku usaha melihat peluang dari belanja pemerintah yang masif. Program pendidikan, infrastruktur, hingga ketahanan pangan diprediksi mendorong permintaan di sektor konstruksi, logistik, hingga penyediaan bahan baku lokal. Program Makan Bergizi Gratis membuka pasar baru bagi produsen pangan, distributor, dan pelaku UMKM yang memenuhi standar mutu.

Asumsi kurs dan suku bunga yang dipatok dalam APBN juga menjadi acuan dunia usaha dalam menyusun strategi. Importir bahan baku perlu menyiapkan langkah lindung nilai agar tidak tertekan fluktuasi nilai tukar. Sementara itu, sektor ekspor didorong untuk memanfaatkan stabilitas kebijakan fiskal dengan memperluas pasar di luar negeri.

Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan APBN 2026 akan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Kebijakan fiskal harus diiringi dengan reformasi struktural, perbaikan birokrasi, serta upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Keputusan DPR mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun menjadi tonggak penting bagi arah pembangunan nasional. Belanja besar untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi negara. Namun, tantangan global yang dinamis tetap memerlukan kewaspadaan dan kebijakan adaptif.