Anggaran BNPB kembali menjadi sorotan setelah realisasi belanja penanggulangan bencana dinilai tidak sejalan dengan meningkatnya kejadian banjir dan longsor di berbagai daerah. Menjawab kritik itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran BNPB masih menyisakan lebih dari Rp500 miliar yang siap digunakan untuk tanggap darurat hingga tahap pemulihan bencana.
Penjelasan Purbaya muncul di tengah kekhawatiran publik bahwa pemangkasan pagu lembaga kebencanaan akan berujung pada lambatnya respons negara saat bencana datang beruntun. Dalam kerangka APBN, anggaran BNPB beberapa tahun terakhir mengalami penyesuaian seiring penataan ulang belanja pemerintah. Namun pemerintah menekankan bahwa selain pagu rutin, tersedia pula pos dana siap pakai yang bisa digeser dan dioptimalkan ketika status darurat bencana ditetapkan. Di atas kertas, ini dimaksudkan agar fleksibilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan kemampuan negara merespons bencana.
Di hadapan pertanyaan soal apakah angka Rp500 miliar cukup menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang makin intens, Purbaya menekankan bahwa nominal tersebut bukan batas akhir. “BNPB masih memiliki lebih dari Rp500 miliar yang siap digunakan. Bila kondisi di lapangan membutuhkan tambahan, pemerintah dapat menyiapkan ruang anggaran lagi,” demikian garis besar penjelasannya. Pernyataan ini sekaligus isyarat bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci. Sebab bukan hanya BNPB yang memegang anggaran kebencanaan, tetapi juga kementerian teknis yang mengurus infrastruktur dan layanan dasar.
Bagi masyarakat di daerah rawan bencana, perdebatan angka anggaran pada akhirnya diukur dari kecepatan tenda berdiri, logistik datang, dan fasilitas umum kembali berfungsi. Di situ negara diuji, apakah klaim ketersediaan anggaran benar terasa sampai ke lokasi pengungsian. Analisis lebih mendalam mengenai dinamika anggaran kebencanaan dan implikasinya bagi risiko bencana bisa ditemukan di Insimen untuk perspektif yang lebih tajam.
