Propaganda AI kini menjadi perhatian utama dalam lanskap politik global karena dampaknya yang semakin langsung terhadap integritas pemilu. Lonjakan penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi konten manipulatif telah membuat masyarakat menghadapi era informasi baru yang penuh ketidakpastian. Banyak negara memasuki siklus pemilu terbesar dalam sejarah modern, sementara AI generatif memperluas celah-celah yang memudahkan manipulasi opini publik.
Untuk pertama kalinya, teknologi tidak hanya memengaruhi cara kampanye dijalankan, tetapi juga menyentuh inti dari kepercayaan politik. Di tengah ledakan pemilu yang melibatkan lebih dari 40 persen populasi dunia, para analis memperingatkan bahwa kemampuan AI untuk menghasilkan konten yang realistis baik teks, gambar, maupun suara telah menempatkan demokrasi pada posisi yang rapuh. Krisis informasi yang membayangi ini semakin terasa ketika batas antara fakta dan rekayasa makin kabur.
Revolusi Microtargeting Politik Modern
Gelombang baru Propaganda AI memanfaatkan microtargeting secara jauh lebih presisi dibanding era media sosial satu dekade lalu. Teknologi AI memungkinkan analisis psikologis skala besar, mengidentifikasi kerentanan emosi, preferensi isu, hingga pola konsumsi informasi individu. Dari sudut pandang politik, ini menghadirkan kekuatan baru yang dapat membentuk opini pemilih tanpa mereka sadari.
Dalam praktiknya, model bahasa besar mampu meniru gaya bicara manusia dengan sangat meyakinkan. Hal ini memungkinkan propaganda yang sebelumnya terlihat kaku berubah menjadi pesan personal yang terasa intim. Menurut analisis Brookings Institution (tautan melalui https://www.brookings.edu/articles/the-impact-of-generative-ai-in-a-global-election-year/), konten politis yang dihasilkan AI kini memiliki tingkat persuasi mendekati tulisan manusia. Kombinasi kecerdasan linguistik dan algoritma targeting membuat penyebaran pesan dapat diarahkan secara halus kepada kelompok tertentu.
Fenomena ini membahayakan mekanisme akuntabilitas demokratis. Ketika setiap pemilih hanya menerima versi realitas yang berbeda, kehendak rakyat yang menjadi dasar pemilu akan terpecah menjadi fragmen-fragmen informasi yang tidak seragam. Kampanye tidak lagi menjadi pertukaran gagasan, tetapi operasi manipulasi satu arah.
Polarisasi Meningkat Melalui Konten Tersesuaikan
Pemilih yang menerima konten yang memvalidasi keyakinan mereka cenderung terjebak dalam gelembung informasi. Algoritma memperkuat bias yang sudah ada, menciptakan ruang politik yang lebih panas dan sulit menemukan titik temu. Efek ini makin diperparah ketika Propaganda AI digunakan untuk memicu emosi negatif seperti kemarahan atau ketakutan. Dari perspektif psikologis, pesan yang mengandung ancaman cenderung lebih mudah menyebar dan membentuk opini.
Manipulasi Tanpa Disadari Masyarakat
Sebagian besar pemilih tidak mengetahui bahwa pesan yang mereka lihat telah dipersonalisasi secara ekstrem. Mereka menganggap informasi tersebut sebagai opini umum, bukan hasil rancangan algoritmik. Inilah yang menjadikan microtargeting berbasis AI sangat berbahaya. Sistem tidak sekadar menyebarkan pesan, tetapi memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik.
Implikasi Terhadap Negara Demokratis
Ketika konten politik dibentuk oleh sistem yang memprioritaskan efisiensi persuasi, bukan kebenaran, maka seluruh ekosistem demokrasi terancam. Pemilih tidak lagi berada dalam medan informasi yang setara. Mereka justru menjadi subjek eksperimen naratif yang berjalan secara masif.
Deepfake dan Operasi Pengaruh Otonom
Propaganda AI juga telah memasuki babak baru melalui deepfake dan bot politik. Kasus paling mencolok terjadi di New Hampshire pada Januari 2024, ketika ribuan pemilih menerima pesan suara palsu menyerupai Presiden Joe Biden yang meminta mereka tidak ikut pemilu pendahuluan. Peristiwa ini menunjukkan betapa mudahnya aktor tak dikenal memanipulasi partisipasi pemilih hanya dengan satu serangan digital.
Fenomena tersebut bukan satu-satunya. Deepfake visual dan video mengalami lonjakan tajam di berbagai negara. Sistem AI generatif membuat rekaman palsu menjadi semakin realistis, sehingga sulit dibedakan dari artefak asli. Lembaga riset Georgia Tech mengonfirmasi bahwa dalam setiap siklus pemilu, jumlah deepfake meningkat drastis, terutama menjelang hari pemungutan suara.
Bot Generatif dan Operasi Astroturfing
Lebih jauh lagi, bot generatif mampu meniru pola komunikasi manusia sehingga akun palsu tampak lebih autentik dari sebelumnya. Mereka dapat berdebat, membalas komentar, dan menghasilkan opini yang tampak organik. Strategi astroturfing—menciptakan kesan dukungan masyarakat yang palsu—menjadi alat efektif menyebarkan narasi politik tertentu.
Teks AI: Ancaman yang Lebih Halus
Jika deteksi deepfake visual sudah mulai berkembang, maka deteksi terhadap teks AI masih sangat tertinggal. Model bahasa yang dapat meniru gaya percakapan manusia membuka peluang penyebaran disinformasi tekstual dalam skala yang belum pernah terjadi. Banyak platform belum memiliki sistem verifikasi yang memadai untuk mengidentifikasi pesan yang dihasilkan AI.
Demokratisasi Disinformasi
Kemudahan membuat konten manipulatif telah menurunkan hambatan masuk bagi aktor negara maupun non-negara. Kini siapa saja dapat meluncurkan operasi pengaruh dengan modal minimal. Inilah yang membuat para pakar menyebut era ini sebagai “demokratisasi disinformasi”.
Dampak Terhadap Siklus Pemilu 2024–2026
Meskipun dampak AI pada pemilu 2024 belum mencapai tingkat apokaliptik seperti yang diprediksi beberapa tahun lalu, tren yang berkembang menunjukkan ancaman nyata. Para ahli memperingatkan bahwa ketenangan sementara ini justru dapat memicu rasa aman palsu. Teknologi AI berkembang jauh lebih cepat daripada regulasinya.
Tiga tren besar perlu diperhatikan: pertama, AI menjadi semakin persuasif dan emosional; kedua, volume konten berbasis AI meningkat drastis dan beredar di seluruh platform; ketiga, publik mulai mengalami kelelahan informasi. Ketika masyarakat merasa tidak dapat membedakan kebenaran, mereka cenderung menarik diri dari politik. Dampak ini lebih merusak daripada disinformasi itu sendiri.
Rivalitas Global dan Perang Standar AI
Di tingkat geopolitik, Persaingan AS–China dalam pengembangan teknologi AI memperburuk fragmentasi global. Amerika Serikat memperketat kontrol ekspor untuk menjaga supremasi teknologi, sementara China memperluas investasi dalam industri strategis. Negara-negara seperti UE, Jepang, UAE, dan India menjadi swing states dalam menentukan standar global.
Perpecahan standar AI global menyulitkan upaya menciptakan kerangka tata kelola yang harmonis. Banyak negara harus memilih mengikuti model UE yang ketat atau sistem yang lebih longgar seperti AS.
Regulasi AI Internasional yang Masih Terpecah
Uni Eropa melalui EU AI Act memimpin dalam menetapkan aturan komprehensif terkait penggunaan AI. UU ini melarang profiling berbasis keyakinan politik serta sistem yang memanipulasi kehendak bebas. Di sisi lain, Amerika Serikat masih terjebak dalam tambal sulam regulasi tingkat negara bagian. Adapun China fokus pada sensor konten melalui Deep Synthesis Regulations.
Ketiadaan kerangka global yang seragam membuat ruang informasi internasional menjadi semakin rawan disinformasi.
Literasi Publik sebagai Pertahanan Sistemik
Para pakar sepakat bahwa solusi tidak hanya bersifat teknis. Watermarking, deteksi deepfake, atau pembatasan model tidak dapat menjadi satu-satunya benteng. Ketahanan publik harus diperkuat melalui literasi media dan skeptisisme digital. Namun, literasi media tidak boleh menggantikan kewajiban platform teknologi dan regulator dalam memberikan perlindungan struktural.
Masyarakat harus didukung dengan kemampuan membedakan sumber tepercaya, memahami bias algoritmik, dan mengenali manipulasi naratif.
